UMKM merupakan tulang punggung dari kegiatan ekonomi Indonesia. UMKM menyumbang 60% dari total PDB Indonesia dan menyerap 96% dari total tenaga kerja. Dengan pentingnya UMKM pada ekonomi Indonesia bagaimana upaya pemerintah mendorong UMKM agar berkembang?
Pemerintah mempunyai peran penting dalam mendorong perkembangan UMKM karena UMKM berbeda dengan usaha besar. UMKM secara umum lebih sulit mendapatkan permodalan, punya keterbatasan pemasaran, keterbatasan jaringan dan juga kualitas rendahnya kualitas sumber daya manusia.
Masalah-masalah tersebut memerlukan perhatian dari pemerintah secara khusus karena pihak swasta tidak dapat menyelesaikan seluruh masalah tersebut sendiri tanpa dorongan pemerintah.
Untuk mendorong perkembangan UMKM tersebut pemerintah membuat beberapa program yang penting. Sebagai referensi kamu berikut ini 5 program pemerintah dalam rangka bagaimana upaya pemerintah mendorong UMKM berkembang.
1. Program Terpadu Pemerintah
Program terpadu ini dibuat oleh delapan Kementerian dan Lembaga Negara. Program terpadu dari 8 K/LN tersebut bertujuan membantu dan mendampingi UMKM untuk dapat bersaing di pasar modern dengan penjaminan kualitas produk, dukungan pemasaran hingga kemudahan perizinan.
Salah satu manfaat dari program ini adalah bantuan tersebut memberikan akses bagi UMKM untuk dapat memasarkan produk-produk mereka melalui pasar-pasar modern.
Dengan penjaminan kualitas produk dan sertifikasi, UMKM dapat bermitra dengan perusahaan ritel besar seperti supermarket ataupun minimart. UMKM yang akan menjadi fokus dalam program terpadu ini berkaitan dengan produk pangan, kosmetik, dan obat tradisional.
Baca Juga : 15 Strategi Pemasaran Untuk UMKM Yang Efektif
2. Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir
Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir atau biasa disingkat menjadi LPDB merupakan salah satu program untuk membantu pendanaan dan permodalan UMKM.
Untuk tahun 2019, pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menargetkan penyaluran dana bergulir hingga Rp 1,5 triliun.
LPDB adalah program dana bergulir sehingga UMKM penerima harus mengembalikan dana yang telah disalurkan dalam jangka waktu tertentu.
Pendanaan LPDB dapat diperoleh UMKM yang memenuhi persyaratan secara langsung dari LPDB-UMKM ataupun melalui lembaga perantara yang mencakup Koperasi, Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.
Jangka waktu pinjaman dari LPDB untuk UMKM ditetapkan paling lama 5 tahun. Adapun plafon pinjaman disesuaikan dengan kebutuhan permodalan dan analisa usaha yang dilakukan dengan maksimal plafon sebesar Rp. 2,5 miliar untuk usaha kecil dan Rp. 50 miliar untuk usaha menengah.
3. Kredit Usaha Rakyat
Selain LPDP pemerintah juga memberikan bantuan bagi UMKM untuk mendapatkan akses pendanaan dan modal melalui Kredit Usaha Rakyat atau KUR yang disalurkan oleh lembaga perbankan seperti Bank BRI, Bank Mandiri dan Bank BNI.
Berbeda dengan kredit untuk usaha komersial lainnya KUR mengenakan bunga yang relatif murah sebesar 7% pertahun. Jauh dibawah bunga kredit modal kerja yang berada dikisaran 12% pertahun.
KUR dapat dibedakan sesuai skala usahanya menjadi KUR mikro dan KUR Ritel. KUR mikro dari Bank BRI misalnya dapat menyalurkan kredit dengan plafon sebesar Rp. 25 juta per debitur dengan jangka waktu maksimal 3 tahun untuk Kredit Modal Kerja dan 5 tahun untuk Kredit Investasi. Sedangkan untuk KUR Ritel BRI mempunyai plafon sebesar Rp 25 juta – Rp 500 juta dengan jangka waktu maksimal 4 tahun untuk KMK dan 5 tahun untuk KI.
4. Digitalisasi UMKM
Saat ini peranan internet dalam kehidupan sehari-hari menjadi semakin penting. Konsumen saat ini semakin banyak yang mencari dan berbelanja melalui toko online dan internet.
UMKM yang ingin berkembang harus dapat beradaptasi dan memanfaatkan internet di era modern ini. Pemerintah sadar akan pentingnya hal tersebut dan mendukung perkembangan digitalisasi UMKM melalui gerakan Go Online UMKM.
Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Koperasi dan UMKM bersama Kemetnerian Kominfo mempunyai target untuk mengonlinekan 8 juta UMKM sampai tahun 2020.
Melalui gerakan Go-Online UMKM ini, para penggiat UMKM akan berpeluang untuk mendapatkan KUR , workshop inklusi finansial, Inkorporasi RKB, serta kesempatan membuat NPWP serentak.
Para pelaku UMKM juga akan dibimbing mulai dari proses pengonlinean hingga manajemen dan promosi online. Selain itu, promosi juga akan dibantu mulai dari pemotretan produk, deskripsi produk, harga, mendapatkan domain .id dan hosting secara gratis.
Terakhir, produk-produk UMKM yang telah terdaftar tersebut kemudian akan dipromosikan dan ditempatkan di marketplace besar seperti Tokopedia, Blibli.com, Bukalapak dan lain-lain.
5. Program Pelatihan dan Workshop
Masalah sumber daya manusia merupakan salah satu hal yang menjadi masalah klasik UMKM sulit berkembang di Indonesia. Untuk mengatasi masalah SDM tersebut salah satu program pemerintah adalah dengan memberikan berbagai program pelatihan dan workshop.
Berbagai program pelatihan dan workshop tersebut membantu UMKM untuk mengembangkan kapasitas mereka terkait berbagai aspek bisnis mulai dari keuangan, pemasaran, pengembangan produk, pengembangan jaringan dan lain-lain.
Salah satu contohnya adalah program Create yang dilakukan oleh Badan Ekonomi Kreatif Indonesia. Create adalah pelatihan terkait kreatifitas dan pengembangan produk usaha kreatif seperti pemanfaatan limbah menjadi gantungan kunci, tas, dan dompet.
